
OKEWAL.COM, KUTIM – Akurasi data konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pengendalian inflasi. Untuk memperbarui gambaran kebutuhan masyarakat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mematangkan persiapan Survei Pola Konsumsi Rumah Tangga (SPKRT) 2027 dengan melibatkan 126 petugas.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi perhatian utama sebelum survei diterapkan di lapangan. BPS Kutim menggelar pelatihan di Meeting Room Hotel Five Styles Kutai Permai yang dibagi menjadi dua gelombang, yakni 16–17 November dan 19–20 November 2026.
Dari total peserta, sebanyak 84 orang dipersiapkan sebagai petugas pendataan lapangan, sedangkan 42 lainnya bertugas sebagai pemeriksa lapangan. Pembagian peran tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas data sejak proses pengumpulan hingga pemeriksaan hasil pendataan.
Instruktur Daerah Pelatihan SPKRT, Dea, menjelaskan bahwa ketelitian petugas sangat menentukan hasil survei. Sebab, informasi yang dikumpulkan mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan makanan maupun nonmakanan.
“Karena nantinya ini akan berpengaruh terhadap bobot komoditas untuk dicatat lagi di survei harga konsumen dan akan menghasilkan inflasi ke depannya. Jadi, kalau ada perbedaan atau kekurangan, itu bisa berpengaruh terhadap bobotnya,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat kemarin (20/11/2026).
Hasil SPKRT nantinya digunakan untuk memperbarui paket komoditas dan diagram timbang dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dengan demikian, perubahan pola belanja masyarakat dapat tercermin dalam perhitungan indikator harga yang menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam memantau inflasi.
Pelaksanaan survei akan menjangkau 14 kecamatan di Kutim. Tahap awal dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 melalui identifikasi rumah tangga untuk memastikan kelayakan sampel. Dari proses tersebut, akan ditetapkan 10 rumah tangga yang menjadi objek pengamatan mulai Triwulan I 2027.
“Mulai tanggal 1 Januari 2027 sudah dimulai penyerahan dokumen konsumsi nonmakanan atau konsumsi bulanan setiap tanggal 1. Kemudian, di bulan ketiga setiap triwulannya, ada pencatatan konsumsi makanannya,” jelas Dea.
Untuk memastikan pendataan berjalan tertib, setiap petugas akan dilengkapi surat tugas resmi. Sebelum mendatangi responden, dokumen tersebut terlebih dahulu ditandatangani pihak desa.
BPS Kutim juga mengupayakan dukungan pemerintah daerah melalui penyampaian imbauan secara berjenjang, mulai tingkat kecamatan, desa hingga RT. Sosialisasi ini diharapkan membuat masyarakat yang terpilih sebagai sampel memahami tujuan survei dan bersedia memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Ketersediaan data konsumsi yang akurat dan mutakhir diharapkan dapat membantu pemerintah daerah membaca perubahan kebutuhan masyarakat. Informasi tersebut juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, menjaga daya beli, serta memperkuat langkah pengendalian inflasi di Kutim.
Dengan demikian, SPKRT 2027 tidak sekadar menjadi kegiatan pendataan statistik, tetapi juga bagian dari upaya menyediakan dasar perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.(Adv/Setkab)

