
OKEWAL.COM, SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur sepanjang 2026 tidak hanya menyisakan persoalan asap, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan konsesi dan tanggung jawab perusahaan.
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Kalimantan mencatat, sekitar 69 persen dari total lahan terbakar berada di wilayah konsesi 172 perusahaan.
Koordinator Pokja 30 Kalimantan Timur, Buyung Marajo, menyebut luas lahan terbakar di provinsi itu mencapai sekitar 16.865 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 11.600 hektare berada di wilayah konsesi perusahaan.
Data itu disampaikan dalam diskusi media daring bertajuk “Satu Dekade Perjanjian Paris: Menagih Tanggung Jawab atas Karhutla, Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Komitmen Iklim di Kalimantan”, Minggu (25/10/2026).
“Penanganan krisis ini tidak cukup dengan pemadaman, tidak cukup dengan pembagian sembako, tidak cukup dengan pembagian masker. Yang diperlukan adalah keberpihakan kebijakan pada keselamatan rakyat melalui pencegahan, transparansi, dan penegakan hukum,” tegasnya.
Menurut Buyung, penanganan karhutla perlu menyentuh persoalan tata kelola industri ekstraktif, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran. Ia juga meminta pemerintah menjamin layanan dasar bagi masyarakat terdampak, termasuk akses kesehatan, air bersih, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Desakan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Daerah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen. Ia menilai ketimpangan kewenangan menjadi persoalan karena sejumlah wilayah perizinan kehutanan berada di bawah pemerintah pusat, sedangkan beban pemadaman dan anggaran turut ditanggung daerah.
“Kita selalu menggugat negara untuk menempatkan keselamatan rakyat dan ekosistem di atas kepentingan eksploitasi,” katanya.
Koalisi PWYP Indonesia Regional Kalimantan mendesak pemerintah membuka data titik api, luas kebakaran, pemegang izin, hingga pemilik manfaat perusahaan. Mereka juga meminta audit lingkungan terhadap konsesi yang terbakar dan penegakan hukum sampai ke tingkat pemilik perusahaan.
Bagi koalisi, komitmen iklim tidak cukup diukur melalui target penurunan emisi. Pencegahan kebakaran, perlindungan warga, transparansi perizinan, dan tindak lanjut hukum menjadi bagian penting untuk membuktikan pelaksanaannya.(*/tio)

