
OKEWAL.COM, JAKARTA – Penertiban aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan tidak boleh berhenti pada pengambilalihan aset perusahaan. Pemerintah didesak memastikan lahan yang telah ditertibkan benar-benar dipulihkan menjadi kawasan hutan, bukan kembali dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan dengan pengelola berbeda.
Desakan tersebut disampaikan Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyusul langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang kembali menertibkan penguasaan kawasan hutan secara ilegal oleh sejumlah perusahaan.
Koalisi menyoroti keputusan Satgas PKH menertibkan perusahaan yang terafiliasi maupun berada dalam kendali pengusaha berinisial Arif Kurniawan (AK). Berdasarkan pemberitaan media nasional pada 4 November 2026, komoditas nikel turut masuk dalam sasaran penertiban.
Namun, hingga kini identitas perusahaan, luasan kawasan, serta rincian pelanggaran belum diumumkan secara terbuka. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat dalam mengawasi sejauh mana penertiban dilakukan.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Satya Bumi sebelumnya menyoroti dugaan deforestasi di kawasan hutan lindung yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan PT Tonia Mitra Sejahtera.
Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho menegaskan, penguasaan kembali kawasan hutan harus mengutamakan kepentingan lingkungan dan masyarakat, bukan sekadar peralihan aset.
“Di tengah krisis iklim dan laju deforestasi, kekayaan nikel sebagai mineral kritis justru rentan menjadi arena kepentingan elite. Keberadaannya tidak boleh dijadikan pembenar praktik ekstraktivisme baru, termasuk dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun alokasi mineral kritis. Karena itu, setiap tindakan penguasaan kembali harus berorientasi mutlak pada pemulihan ekologis, bukan sekadar pengambilalihan aset atau alih kelola konsesi ke BUMN,” tegas Aryanto.
PWYP juga mengingatkan mekanisme penertiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 berpotensi tidak menyelesaikan kerusakan lingkungan apabila pengelolaan kawasan kembali diserahkan kepada badan usaha tanpa kewajiban rehabilitasi.
Peneliti PWYP Indonesia Adzkia Farirahman (Azil) turut menyoroti penggunaan denda administratif yang dinilai belum memiliki keterkaitan langsung dengan pembiayaan pemulihan lingkungan.
“Persoalan utamanya adalah tidak adanya keterkaitan yang jelas antara penerimaan denda dan pembiayaan pemulihan lingkungan. PNBP dari denda administratif berpotensi menguap menjadi penerimaan umum negara, karena rezim PNBP tidak menyediakan mekanisme penandaan khusus (earmarking) yang mengikat penggunaan dana pada lokasi dan rencana pemulihan tertentu. Pemerintah perlu mengunci dana ini melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar dana sanksi benar-benar mengucur untuk rehabilitasi ekosistem yang rusak,” jelas Azil.
Atas persoalan tersebut, PWYP mendesak pemerintah membuka data perusahaan dan pemilik manfaat, menindak seluruh pihak yang terlibat, menghentikan sementara izin serta operasi tambang baru di lokasi penertiban, dan memastikan kawasan terdampak ditetapkan untuk rehabilitasi.
Koalisi juga meminta denda administratif dihitung berdasarkan tingkat kerusakan dan biaya pemulihan ekosistem. Dengan demikian, penertiban tidak sekadar menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan.(*)

